Bandarlampung–Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT ke 58 Provinsi Lampung.
Dalam kegiatan yang digelar DPRD Lampung itu, Arinal memaparkan empat pilar pembangunan.
Yakni: Pilar Pembangunan Ekonomi, Sosial, Hukum dan Pemerintahan serta lingkungan.
Gubernur menjelaskan, kinerja pembangunan Pilar Ekonomi Lampung sepanjang tahun 2021 semakin membaik, meski ditengah pandemi Covid-19 masih terjadi.
“Hal ini ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi Lampung yang terus menunjukan tren positif setiap Triwulannya. Hingga akhir 2021 ekonomi Lampung tumbuh positif sebesar 2,79 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang tumbuh negatif -1,67 persen,” bebernya.
Kinerja pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain: sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang terus tumbuh positif dengan dukungan kinerja program-program pembangunan sesuai realisasi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang dituangkan ke dalam janji kerja.
Seperti Program Kartu Petani Berjaya (KPB), Pemberantasan peredaran Pupuk Palsu, Beasiswa mahasiswa pertanian, Revitalisasi lada, Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya.
“Keberhasilan pembangunan pertanian Lampung dengan meningkatnya produksi padi tertinggi secara nasional sebesar 22,47 persen, diapresiasi oleh Presiden RI melalui penghargaan Abdi Bhakti Tani tahun 2021,” jelasnya.
Selain itu, Lampung juga mendapat juara III nasional kelahiran Ternak terbanyak pada Program Sapi Kerbau Andalan Negeri (SIKOMANDAN). Juara Umum pada gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XXII Tahun 2021.
“Pada 2015 produksi padi kita 2,5 juta ton, saat ini telah mencapai 2,75 juta ton. Saya berharap akhir periode saya pada 2024 mencapai 3 juta ton. Sasaran saya, Indonesia ke depan akan berhenti mengimpor. Ini sudah saya mulai dan Menteri Pertanian sudah memberikan apresiasi dan mendaulat, Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia,” jelasnya.
Implementasi KPB juga berkontribusi mendorong peningkatan realisasi KUR di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021.
Realisasi KUR tahun 2021 mencapai Rp 8,57 triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 5,7 triliun. Porsi realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung didominasi sektor pertanian sebagai sektor utama pembangunan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung 2019-2024.
“Sampai saat ini kita telah meraih 46 penghargaan dari berbagai sektor. Ini semua berkat dukungan, kontribusi, dan kerja keras kita semua, termasuk DPRD, Bupati dan Walikota,” sebutnya.
Gubernur juga berharap kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung untuk turut menyosialisasikan Kartu Petani Berjaya kepada para petani.
Sebab, Arinal menjamin kemudahan dalam akses permodalan dalam bentuk realisasi KUR bagi para petani demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.
Kemudian, semakin membaiknya sektor pariwisata diwujudkan dengan telah dilakukannya Groundbreaking Bakauheni Harbour City oleh Wakil Menteri BUMN sebagai Proyek Strategis Nasional.
Selain itu juga memprioritaskan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan UKM center di beberapa lokasi.
Hal ini merupakan realisasi janji kerja Lampung sebagai tujuan utama wisata Indonesia serta Lampung Kaya Festival.
“Salah satunya, sentra UMKM akan kita bangun di Wayhalim. Potensi UMKM kita sangat besar, hampir semua Kabupaten memiliki potensi UMKM. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi berkewajiban membangun dan mengendalikan agar produk-produk UMKM yang dihasilkan Kabupaten bisa sampai ke tingkat nasional dan bahkan internasional,” terangnya.
Selanjutnya, adanya peningkatan produksi industri (Hilirisasi sumber daya alam) serta peningkatan nilai ekspor Luar Negeri Provinsi Lampung dimana pada Tahun 2021 mencapai 4.837,14 juta US$ atau meningkat 53,82 persen dibanding capaian Tahun 2020.
Kinerja industri dan ekspor Lampung dimaksud adalah realisasi janji kerja Mengembangkan Industri Pengolahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, Memfungsikan BUMD, Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, Lampung Ramah Usaha, serta Mewujudkan Percepatan Lampung sebagai pusat industri pertahanan Indonesia.
Arinal melanjutkan, dari sisi Pilar Pembangunan Sosial ditunjukkan dari capaian indikator sasaran makro pembangunan lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia Lampung.
Pada tahun 2021 IPM Lampung sebesar sebesar 69,90 yang meningkat dari tahun 2020 sebesar 69,69. Capaian itu akan terus menerus ditingkatkan hingga di atas 70.
Indikator persentase penduduk miskin Provinsi Lampung juga terus ditekan. “Jika dianalisis selama 3 tahun, maka penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang cukup menggembirakan, bahkan lebih baik dari pada nasional,” sebutnya.
Dia menjelaskan, tahun 2015 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mencapai 14,35 persen. Lalu pada tahun 2021 turun menjadi 11,67 persen
Sejalan dengan upaya-upaya untuk menurunkan persentase penduduk miskin, Pemprov Lampung juga terus berupaya untuk menurunkn dan menekan tingkat pengangguran. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 Lampung mencapai 4,69 persen.
“Jauh lebih baik dari pada capaian rata-rata Nasional yang mencapai 6,49 persen. Hal yang sama juga dicapai pada indeks Rasio Gini, Lampung mencapai 0,32 poin yang lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,38 poin,” terangnya.
Arinal menjelaskan, capaian indikator-indikator pilar pembangunan sosial tersebut merupakan perwujudan janji kerja Revitalisasi SMK, Smart School, Smart Village, Pendampingan program membangun desa, Kartu Pendidik Berjaya, Lampung ramah perempuan dan anak, anak muda berjaya dan perempuan berjaya.
Selanjutnya, realisasi janji kerja Lampung Mengaji, Lampung menuju bebas narkoba, Lampung sehat, Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia Olah Raga, ditunjukkan salah satunya dengan apresiasi pengelolaan covid19 Terbaik Nasional serta Lampung berhasil mencapai 10 Besar peringkat PON XX Papua.
Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Pemerintahan ditunjukkan salah satunya dari Indeks Demokrasi Lampung sebesar 72,79 poin yang lebih baik dari capaian nasional sebesar 72,56 poin.
Hal ini merupakan realisasi dari janji kerja Lampung Merawat Indonesia, APBD Berjaya dan Reformasi Birokrasi. Dalam penyelenggaraannya, Lampung mendapat apresiasi penghargaan Terbaik Pengelolaan APBD tingkat nasional, 7 kali berturut-turut memperoleh WTP, Penghargaan terbaik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2021, Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021.
“Tata kelola APBD itu mengacu kepada persetujuan DPRD. Diraihnya penghargaan Terbaik Pengelolaan APBD tingkat nasional merupakan hasil dari kerja keras kita semua,” jelasnya.
Terakhir, dia menjelaskan, pilar Pembangunan Lingkungan Lampung selama tahun 2021 juga menunjukkan capaian yang baik.
Antara lain: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,95, menurunnya Indeks Resiko Bencana menjadi 144,7, serta penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 6,86 persen.
Menurut dia, hal itu dicapai melalui realisasi janji kerja Mengelola Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat, Lampung sebagai pusat inkubasi tanaman nusantara.
Gubernur menyebutkan, capaian 4 pilar pembangunan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas yang ditunjukkan dengan tercapainya indikator sasaran makro pembangunan Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 76,04 persen, Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 99,26 persen.
Juga dukungan terhadap pelayanan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pengurangan kawasan kumuh guna mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.
“Saya telah menemukan solusi, sehingga pembangunan jalan provinsi akan kita lakukan serentak dalam 2 tahun dengan mengelola anggaran Dinas Bina Marga yang telah disetujui oleh DPRD. Mohon doanya supaya harapan rakyat untuk perbaikan jalan provinsi, akan kita realisasikan pada tahun 2022-2024,” jara